Mantan Presiden Soeharto Resmi Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional

JAKARTA | WALIMEDIA.ID- Gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto resmi diberikan oleh Presiden Prabowo pada Senin, 10 November 2025 di Istana Negara Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Soeharto menjadi pahlawan nasional karena perjuangannya di ranah persenjataan dan politik Indonesia.

Sebelum akhirnya resmi menyandang gelar Pahlawan Nasional, berbagai penolakan sempat muncul dan menjadi polemik yang bergulir di tengah masyarakat.

Meski begitu, Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menjawab keraguan masyarakat mengenai pantas atau tidaknya Soeharto menjadi Pahlawan Nasional.

“Jasa-jasa mereka itu jelas, konkret, dan juga benar-benar merupakan aspirasi yang sudah terseleksi dengan proses yang cukup panjang,” kata Menbud Fadli Zon kepada awak media di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Senin, 10 November 2025.

Hasil Kajian hingga  Soeharto Layak Jadi Pahlawan Nasional

Dalam kesempatan tersebut, Fadli Zon turut merespons polemik penolakan dengan menjabarkan sederetan peristiwa di masa lalu yang berkaitan dengan Soeharto.

“Yang terkait dengan jasa-jasa Pak Harto, dengan perjuangan Pak Harto, dalam hal ini sudah dikaji ya,” ucap Fadli.

Politikus dari Partai Gerindra itu lantas menyebut keikutsertaan Soeharto dalam pertempuran Serangan Umum 1 Maret yang saat itu terjadi di Yogyakarta tahun 1949.

“Beliau ikut pertempuran di Ambarawa, ikut pertempuran 5 hari di Semarang, menjadi komandan Operasi Mandala perebutan Irian Barat,” sambungnya.

Untuk pembangunan nasional, Fadli menyinggung program terencana yang dilakukan 5 tahun sekali di era Soeharto yang disebut dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun atau Repelita.

“Program tersebut telah membantu dalam pengentasan kemiskinan dan memperbaiki ekonomi, apalagi ketika itu mengalami inflasi sampai 600 persen, pertumbuhan juga minus,” ucapnya.

Dari sektor pendidikan, Fadli juga mengutarakan bahwa di masa Soeharto banyak dibangun sekolah-sekolah untuk rakyat.

Kepastian Proses Hukum Tuntas

Soeharto, kata Fadli juga turut dalam upaya menghentikan pemberontakan 30 September 1965.

“Dugaan (terlibat) kan tidak pernah terbukti, tidak ada juga. Itu yang terkait dengan kasus-kasus itu pasti sudah ada proses hukumnya,” ujar Fadli.

“Apa yang dituduhkan semua ada proses hukumnya, sudah tuntas dan itu tidak terkait dengan Presiden Soeharto,” imbuhnya.

Termasuk juga, menurut Fadli adalah kasus kerusuhan Mei 1998 juga tak terbukti ada campur tangan Soeharto di baliknya.

Keluarga Cendana soal Pemberian Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto

Putri sulung Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana atau Tutut juga buka suara mengenai pemberian gelar untuk mendiang ayahnya.

“Pro-kontra kan masyarakat Indonesia tuh kan macem-macem ya. Ada yang pro dan ada yang kontra itu wajar-wajar saja,” ujar Tutut usai menerima gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto.

“Yang penting kan kita melihat apa yang telah dilakukan oleh bapak saya dari sejak muda sampai beliau mangkat, itu semua perjuangannya untuk kepentingan negara dan masyarakat Indonesia,” lanjutnya.

Ia tak melarang pihak-pihak tertentu untuk tak menyetuju keputusan pemerintah, namun harus tetap mengedepankan ketertiban negara.

“Jadi, boleh-boleh saja kontra, tapi juga jangan ekstrem gitu. Yang penting kita jaga persatuan dan kesatuan,” tegasnya.

Sementara itu, pemberian gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto ini sudah diusulkan sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Penetapan gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto ini dikukuhkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2025.*